JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya menjaga kesehatan finansial PT Kereta Api Indonesia (Persero) di tengah proses penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, menyoroti peran strategis KAI dalam operasional jaringan perkeretaapian nasional.
AHY menegaskan, PT KAI tidak hanya bertanggung jawab atas proyek kereta cepat, tetapi juga mengelola ribuan kilometer jaringan rel di seluruh Indonesia. Dengan skala tanggung jawab yang besar, kesehatan finansial perusahaan menjadi prioritas utama agar layanan transportasi publik tetap optimal.
“Intinya, KAI harus tetap sehat. Mereka tidak hanya mengurus kereta cepat, tapi juga bertanggung jawab atas seluruh jaringan perkeretaapian nasional,” ujar AHY. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah ingin keseimbangan antara proyek strategis dan operasional harian tetap terjaga.
Prioritas Transportasi Publik di Tengah Proyek KCIC
KAI memikul beban besar dalam memastikan jalur kereta api berfungsi secara optimal. Setiap hari, jutaan masyarakat bergantung pada layanan kereta untuk mobilitas harian. Oleh karena itu, meskipun proyek kereta cepat penting, fokus pada KCIC tidak boleh mengganggu kebutuhan dasar transportasi publik.
Pemerintah melalui Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus memantau agar prioritas ini terjaga. Infrastruktur kereta api yang ada harus tetap terawat dan operasional, sementara KAI juga berperan dalam proyek baru yang menuntut investasi besar. AHY menekankan bahwa keberlangsungan layanan commuter line dan kereta lokal menjadi indikator keberhasilan manajemen PT KAI di tengah proyek besar seperti KCIC.
Skema Penyelesaian Utang KCIC Masih Dikaji
Untuk menangani utang KCIC, AHY telah mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait, termasuk Danantara, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta jajaran direksi KAI dan KCIC. Meskipun keputusan final belum diambil, beberapa opsi sedang dikaji.
Skema yang dibahas mencakup kemungkinan pengelolaan prasarana oleh pemerintah atau pengambilalihan oleh Danantara. Total investasi proyek KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat (AS), setara dengan Rp120,38 triliun, di mana 75 persen dibiayai pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan penyertaan dana tambahan ke PT KAI. Peran Danantara dalam skema pembayaran dianggap krusial untuk menjaga stabilitas finansial KAI, agar perusahaan tetap mampu menjalankan seluruh fungsinya tanpa gangguan.
Keterlibatan KAI dalam Struktur Proyek KCIC
PT KAI merupakan anggota konsorsium BUMN yang membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pemegang saham mayoritas di KCIC. Perusahaan patungan Indonesia-China ini bertanggung jawab mengelola proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Keterlibatan KAI dalam kepemilikan KCIC membuat kondisi finansial KCIC berdampak langsung pada kesehatan PT KAI. Oleh karena itu, penyelesaian utang menjadi perhatian utama pemerintah agar risiko finansial tidak menumpuk pada BUMN. AHY menegaskan bahwa proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan polemik antara pihak swasta, BUMN, dan pemerintah.
“Pemerintah tidak ingin menciptakan polemik terkait utang KCIC. Proses ini masih berlangsung, dan hasilnya akan disampaikan kepada publik pada waktunya, dengan harapan menemukan solusi terbaik bagi semua pihak,” kata AHY.
Menjaga Keseimbangan Antara Proyek dan Operasional
Ke depan, menjaga keseimbangan antara proyek strategis seperti KCIC dan layanan transportasi publik menjadi kunci keberhasilan PT KAI. Pemerintah mendorong agar manajemen KAI tetap fokus pada pemeliharaan jaringan rel dan kenyamanan penumpang, sambil berperan aktif dalam proyek kereta cepat yang membutuhkan dukungan finansial signifikan.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa PT KAI tetap sehat secara finansial, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat posisi Indonesia dalam modernisasi perkeretaapian nasional.
