JAKARTA - Pihak Istana dan Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian (Board of Peace) masih dalam tahap pertimbangan dan belum dapat dipastikan secara final.
Meskipun sebelumnya beredar kabar mengenai keterlibatan aktif Indonesia dalam forum ini, penentuan jadwal Presiden saat ini masih sangat bergantung pada dinamika agenda dalam negeri yang mendesak serta evaluasi strategis mengenai urgensi kehadiran fisik di forum tersebut.
Ketidakpastian ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang pragmatis dan selektif, di mana setiap kunjungan kenegaraan harus memberikan dampak langsung dan konkret bagi kepentingan nasional Indonesia, bukan sekadar partisipasi seremonial di panggung internasional.
Evaluasi Relevansi Forum Terhadap Kepentingan Nasional
Pihak pemerintah saat ini sedang melakukan pengkajian mendalam mengenai sejauh mana KTT Dewan Perdamaian ini akan menghasilkan kebijakan yang berdampak pada stabilitas kawasan maupun global. Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tetap mendukung setiap upaya perdamaian, namun kehadiran tingkat kepala negara biasanya disesuaikan dengan bobot isu yang dibahas.
Jika Presiden berhalangan hadir, Indonesia kemungkinan besar akan tetap mengirimkan utusan tingkat tinggi, seperti Menteri Luar Negeri atau pejabat setingkat menteri lainnya, untuk memastikan suara dan posisi strategis Indonesia dalam isu perdamaian dunia tetap tersampaikan. Hal ini merupakan praktik diplomatik yang lazim dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban internasional dan tanggung jawab domestik.
Fokus Pada Agenda Domestik Dan Modernisasi Internal
Salah satu alasan di balik belum pastinya keberangkatan Presiden adalah fokus pemerintah yang tengah terkonsentrasi pada percepatan program-program strategis di dalam negeri. Mulai dari pemantauan stabilitas harga kebutuhan pokok, penguatan pertahanan nasional, hingga program kesejahteraan sosial yang sedang memasuki fase krusial di awal tahun 2026.
Presiden Prabowo dilaporkan ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dalam negeri berjalan sesuai jalur sebelum melakukan lawatan luar negeri dalam jangka waktu yang lama. Komitmen terhadap pembenahan internal ini menjadi sinyal bahwa stabilitas domestik dianggap sebagai fondasi utama sebelum Indonesia memproyeksikan kekuatannya dalam diplomasi perdamaian global.